Pilkades Sampang Ditunda Hingga Tahun 2025

Dampak Covid-19 Membuat Pilkades Sampang Ditunda Hingga Tahun 2025

SUDUT DESA - Pilkades Sampang Ditunda Hingga Tahun 2025. Dampak Covid-19 di kabupaten sampang akhir-akhir ini memang semakin memburuk, ini di buktikan dengan  meningkatnya kasus terkonfirmasi  positif covid-19 yang berbuntut pada pesta demokrasi di kabupaten sampang untuk tingkat desa menjadi ditunda. 

Pelaksanaan pilkades di kabupaten sampang secara resmi ditunda hingga 2025 di atur secara legal dalam Surat Keputusan bupati sampang dan akan di lakukan pilkades serentak desa se kabupaten sampang dengan total 180 Desa.

Semakin meningkatnya jumlah kasus dan korban dari Covid-19 membuat pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengambil keputusan besar, walaupun penuh kontroversi keputusan tersebut mengisyaratkan bahwa bupati sampang ingin fokus dalam menangani penyebaran wabah ini.

Peraturan Bupati (Perbup) dan Ketentuan Pilkades 2025.


Dengan adanya keputusan resmi dari pemerintah kabupaten sampang, maka opini yang berkembang di masyarakat terkait pilkades serentak 2021 kabupaten sampang sudah terjawab. Selain masalah Covid-19 yang menjadi pertimbangan penundaan adalah Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri.


Surat Edaran (SE) Mendagri yang mengatur bahwa, jika Kabupaten atau kota akan melaksanakan pemilihan kepala desa maka harus dilakukan perdusun dengan menampung kapasitas pemilih maksimal 500 orang. Dalam pelaksanaan pilkades diharuskan seluruh pemilih wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19. 

Akan tetapi bukan perkara gampang dalam membangun kesadaran masyarakat, apalagi di wilayah sampang sampai saat ini tidak sedikit masyarakat tak mengindahkan himbauan dari pemerintah kabupaten sampang tentang bagaimana cara agar terhindar dari wabah dengan mematuhi protokol kesehatan. setelah mempertimbangkan kembali kesadaran dan tertibnya masyarakat sebagai pemilih, maka pilkades sampang di putuskan oleh bupati sampang untuk ditunda di tahun 2025 dan pemerintah kabupaten sampang mengklaim hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang ada.


Berdasarkan hasil Konferensi Pers Pemerintah Kabupaten Sampang yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah yaitu Yuliadi Setiawan. Dalam konferensi tersebut Bapak Yuliadi Setiawan menyampaikan bahwa, peraturan Perda dan Perbup sudah selesai atau final.


Keputusan penundaan pilkades No.188.45/272/KEP/434.013/2021 ini tertuang dalam Perbup Sampang ,yaitu tentang pemilihan serentak kepala desa di Kabupaten Sampang akan ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025.

Rencana Pilkades Sampang Menggunakan E-Voting


Berkaitan dengan adanya kasus Covid-19 yang tidak diketahui akan berakhir sampai kapan, mengakibatkan pilkades sampang ditunda. Banyak kalangan berpendapat bahwa wabah covid-19 masih akan berlangsung lama, melihat dari semakin meningkatnya kasus dan cara masyarakat menghadapi virus ini.


Apabila nanti pada tahun 2025 pademi Covid-19 belum berakhir, maka pemerintah Kabupaten Sampang akan menyiapkan anggaran pilkades menggunakan E-Voting atau disebut juga dengan pilkades online. Namun Pemerintah Kabupaten Sampang memandang pelaksanaan Pilkades menggunakan e-voting butuh persiapan yang panjang, tidak hanya kesiapan infrastruktur yang memadai akan tetapi Sistem pemilihan e-voting membutuhkan kesiapan masyarakat dan penyelenggara.


Meski anggaran yang harus di keluarkan tidak sedikit, namun rencana tersebut menjadi opsi alternatif terbaik untuk di terapkan jika penyebaran covid tak kunjung membaik agar pilkades dapat di gelar. Pasalnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi pesta demokrasi yang menyangkut hajat dan nasib orang banyak, pemilihan kepala desa juga merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk melaksanakannya agar roda pemerintahan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sistem pemilihan kepala desa online menggunakan e-voting bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menjamin kualitas pemilihan yang akuntabel. Penerapan teknologi e-voting juga bisa mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan pemilih ganda, atau pemilih luar domisili karena terverifikasi sesuai dengan data KTP elektronik. Akan tetapi dari beberapa pertimbangan keputusan di atas masih mendapat pro kontra dari msyarakat.


Belum lama ini Sekretaris Komisi I DPRD Sampang mempersoalkan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang yang tak kunjung ada kepastian jadwal pelaksanaannya. 
Komisi I DPRD Sampang yaitu Aulia Rahman mempertanyakan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Sampang secara serentak karena sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.


Berdasarkan perubahan naskah Perbup Sampang yang sudah disepakati, Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman merasa curiga. Hal ini dikarenakan ada 111 kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir tanggal 17 Desember 2021 belum ada kejelasan. 


Bahkan ia memanggil DPMD Sampang untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan mengenai perihal tersebut bagaimana arah kebijakan pelaksanaan pilkades sampang 2021. Selain itu, ia juga meminta kejelasan mengenai perbup yang diserahkan ke biro hukum Pemprov Jatim.

Menurut Aulia Rahman, jika berkaca pada pilkades yang sudah dilakukan daerah lain di Madura yang berhasil dan lancar, maka seharusnya di Kabupaten Sampang juga harus demikian. Harapannya di Sampang juga bisa melaksanakan pilkades seperti pilkades pamekasan 2021.


Kemudian Aulia Rahman juga menambahkan, bahwa keberhasilan pelaksanaan Pilkades menjadi tolak ukur Bupati Sampang yaitu Slamet Junaidi. Sedangkan, Plt Kadis DPMD Sampang yaitu Chalilurrahman berkata, bahwa pelaksanaan Pilkades belum bisa dipastikan.


Hal ini dikarenakan banyaknya hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah soal dana anggaran pemerintah daerah sebesar Rp. 15,5 Miliar. Namun, adanya surat edaran Mendagri yaitu pemilihan di setiap TPS hanya bisa dilakukan paling banyak 500 hak pilih.


Maka hal ini membutuhkan penambahan jumlah TPS di setiap desa yang akan mengadakan Pilkades. Penambahan tempat TPS setiap desa tentunya akan membuat anggaran Pilkades semakin banyak, dan membutuhkan persiapan yang lebih banyak lagi.




Berdasarkan berbagai macam masalah dan hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Pilkades Sampang, maka Bupati Sampang memutuskan untuk menundanya. Pilkades sampang ditunda hingga tanggal 30 Juni 2025, sesuai dengan Perbup yang sudah disepakati.

Keputusan penundaan mengakhiri opini  masyarakat tentang ketidak jelasan jadwal pilkades di kabupaten sampang,  tapi keputusan tersebut mengundang polemik dan kontroversi baru. beberapa kalangan juga mempertanyakan apakah penundaan pilkades di kabupaten sampang ini untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah atau hanya untuk kepentingan golongan? perlu pengkajian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan isi peraturan maupun regulasi tersebut. tidak cukup hanya dengan berspekulasi tapi perlu di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ikuti terus berita tentang pemilihan kepala desa kabupaten sampang di website kami.

LihatTutupKomentar
SERBA SERBI KEHIDUPAN
SERBA SERBI KEHIDUPAN Subscribe our Youtube Channel
Subscribe