partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa

Pada kesempatan ini SUDUT DESA akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Seperti yang kita ketahui bahwa Desa merupakan dignity kita, merupakan etalase kita, dan garis pertahanan terdepan di Indonesia sekarang dan ke depan.

Desa merupakan unsur yang sangat penting bagi penguatan negara kesatuan Republik Indonesia, Oleh karena itu desa merupakan salah satu pilihan kebijakan penting yang terus menjadi perhatian pemerintah hari ini dan kedepan.


Spirit ini kemudian dituangkan oleh pemerintah dengan apa yang disebut dengan nawacita atau 9 harapan khususnya nawacita nomor 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa. masyarakat desa bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan tapi sekarang juga menjadi subjek pembangunan.


partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, masyarakat desa harus aktif membangun desanya sendiri tentu dengan bimbingan pemerintah. Paradigma membangun desa yang selama ini kita kenal sudah mulai ditinggalkan masuk pada paradigma Desa membangun. Pengaturan tentang partisipasi ini sesungguhnya sudah di amanatkan dalam undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 18 ayat 7 dan pasal 18b ayat 2 yaitu antara lain mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna kejahteraan masyarakat.


Undang-undang dasar ini kemudian dijabarkan di dalam undang-undang nomor 6 2014 tentang desa dan beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan peraturan menteri terkait lainnya.


Tujuan pembangunan desa bisa kita lihat pada pasal 78 undang-undang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Makna pasal ini sungguh menuntut adanya partisipasi dalam masyarakat desa . Selanjutnya kalau kita lihat pada pasal 79 dan pasal 80 tentang perencanaan pembangunan desa. Pada tahapan perencanaan pembangunan di desa harus partisipatif, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa, Pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa khususnya pasal 81 juga dikatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah Desa, pembangunan desa dilaksanakan oleh desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat kegotongroyongan atau partisipatif. 


Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa dalam tahapan berikutnya yaitu pengawasan pemantauan pembangunan desa. Lagi-lagi dalam aspek ini masyarakat desa diminta partisipasi yang kuat untuk memastikan rencana kerja pemerintah Desa sesuai harapan masyarakat. Sekarang kita ingin tau apa sebetulnya partisipasi masyarakat itu? Secara harfiah partisipasi berarti adalah pengikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan. Secara luas partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif, sukarela baik dari karena alasan dalam dirinya sendiri yang disebut intrinsik maupun dari luar dirinya sendiri dan ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Baca jugaPemdes Di Kecamatan Kedungdung Menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web

Itulah  beberapa poin yang bisa anda pahami dalam program penjelasan di atas  dalam konsep partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Semoga materi yang singkat ini dapat membantu anda memahami tentang bagaimana pembangunan di desa.


Author : Rony Brothers


LihatTutupKomentar