Perangkat Desa Di Berhentikan Oleh PJ Kades, Boleh kah?

Perangkat Desa Di Berhentikan Oleh PJ Kades, Boleh kah? Kira-kira apa dasar hukum yang melandasi kewenangan PJ Kades?

Dalam tata kelola pemerintahan desa ada sebuah istilah yang disebut dengan penjabat kepala desa atau PJ Kades, lalu yang sering menjadi pertanyaan sejauh mana kewenangan PJ Kedes dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Perangkat Desa Di Berhentikan Oleh PJ Kades, Boleh kah?
Perangkat Desa Komis Kec. Kedungdung Kab. Sampang.
Sedang melaksanakan tugas pelayanan pada masyarakat Desa


PJ Kades yaitu seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagai mana kepala desa.

adanya pengangkatan seorang PNS menjadi PJ kepala desa dikarenakan kepala desa yang sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya.

lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh pejabat kepala desa di dalam pemerintah Desa Apakah ia juga memiliki tugas fungsi serta hak yang sama dengan kepala desa definitif, ataukah terbatas, Benarkah pernyataan yang menyebutkan bahwa penjabat kepala desa tidak dapat mengangkat maupun memberhentikan kan perangkat desa?

Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sebaiknya kita melihat pada regulasi yang ada tentang penjabat kepala desa yang sudah dijelaskan dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 46 disebutkan bahwa penjabat kepala desa diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil untuk menggantikan jabatan kepala desa yang diberhentikan dengan sisa jabatan tidak lebih dari 1 tahun.

sedangkan dalam pasal 47 disebutkan bahwa penjabat kepala desa diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil untuk menggantikan jabatan kepala desa yang diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 1 tahun.

dalam undang-undang desa tersebut selanjutnya juga dijelaskan bahwa penjabat kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa definitif.

hal tersebut tertuang dalam ayat 2 pasal 46 dan pasal 47 yang menyebutkan bahwa penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa.

Jadi kesimpulannya PJ Kades mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sesuai mekanisme yang ada.

.

Dasar hukum PJ Kepala Desa

1. UU Desa No. 6 tahun 2014

Pasal 46 ayat 1 "Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati / Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa . "

- Berikut bunyi pasal 43 "Kepala Desa yang diberhentikan sementara


Dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati / Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap ".

- Berikut bunyi pasal 42 dan 41 "Pasal 41 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota setelah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana terhadap negara.

2. Peraturan Pemerintah no. 43 TAHUN 2014

Pasal 55 "Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa tidak lebih dari 1 tahun karena diberhentikan yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Huruf f, dan huruf g, bupati / walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten / kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru ".

Berikut bunyi pasal 54 ayat 1, 2 dan 3

(1) Kepala Desa berhenti karena:

Sebuah. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan dengan maksud pada

ayat (1) huruf c karena:

Sebuah. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama

6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)

Desa baru, penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;

atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti mengemudi pada

ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada

bupati / walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa yang dimaksud pada


ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2017

Pasal 4B (3)
"Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa."


LihatTutupKomentar