Penyertaan Modal Desa dalam Perencanaan Desa

Penyertaan Modal Desa dalam Perencanaan Desa

Penyertaan Modal Desa dalam Perencanaan Desa. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian Desa serta pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat mendirikan atau membentuk badan usaha milik desa atau lebih sering disebut dengan bumdes.


Peran pemerintah Desa dalam pendirian bumdes adalah melalui penyertaan modal kepada bumdes.

Pemerintah Desa menyertakan sejumlah uang atau aset lainnya untuk membentuk atau menambah modal bumdes.


Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Desa maka penyertaan modal kepada bumdes harus melalui tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa.


Tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah tahapan perencanaan.


Pembentukan bumdes arus sudah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa, artinya pembentukan bumdes harus sudah diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan desa baik dalam pedes RPJM Desa maupun dalam penjabarannya yaitu perdes rencana kerja pemerintah Desa.


Setelah Pemerintah desa dan BPD menyepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut, pemerintah Desa selanjutnya melakukan pembentukan bumdes dengan mempedomani prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya adalah bahwa pembentukan atau pendirian bumdes harus berdasarkan peraturan desa.


Artinya pembentukan bumdes sudah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan badan permusyawaratan desa. Setelah dibentuk atau didirikan dan perencanaan yang sudah dituangkan dalam RPJM Desa dijabarkan dalam program kerja pada rencana kerja pemerintah Desa, maka penyertaan modal desa dapat dialokasikan anggaran penyertaan modal Desa dalam APBD desa.


Dengan ketetapan dalam apbdesa penyertaan modal Desa kepada bumdes nantinya dapat dilaksanakan.Penyertaan modal bumdes dimasukkan kedalam pos pembiayaan Desa.


Penyertaan modal bumdes tidak dialokasikan dalam belanja Desa karena penyertaan modal Desa termasuk transaksi investasi bukan bagian dari pos belanja Desa.


Penyertaan modal desa adalah bagian dari rekening atau pos pengeluaran pembiayaan yang pada suatu saat akan bisa diterima kembali oleh Pemerintah Desa.


Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam penyertaan modal desa adalah ketentuan penyertaan modal bumdes oleh Pemerintah Desa diatur dalam peraturan Desa.


Hal yang harus diperhatikan modal desa adalah harus mempedomani tata cara tentang penyertaan modal bumdes yang ditetapkan an dalam Peraturan Bupati atau Walikota tentang pengelolaan keuangan Desa. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyertaan modal desa.


Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan


1. Pembentukan badan usaha milik desa harus sudah menjadi bagian dalam program perencanaan pembangunan desa baik di RPJM desa dan penjabarannya dalam rkp desa


2. Alokasi penyertaan modal Desa dalam bumdes ditetapkan dalam APBD Desa dalam pos pengeluaran pembiayaan desa


3. Pembentukan bumdes dan penyertaan modal bumdes ditetapkan dalam peraturan desa.


4. Selanjutnya dalam penyertaan modal Desa harus mempedomani ketentuan tata cara penyertaan modal desa yang diatur dalam peraturan bupati atau walikota tentang pengelolaan keuangan desa.

(*/rb)


LihatTutupKomentar