Hak dan kewajiban masyarakat perspektif UU Desa

Hak dan kewajiban masyarakat perspektif UU Desa no.6 tahun 2014
Sampang
Sudut Desa.Club Hak dan kewajiban masyarakat perspektif UU Desa no.6 tahun 2014. Hadirnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sejatinya memberikan ruang pada masyarakat di semua lapisan untuk  ikut berpartisipasi dan mengawasi Dana Desa, akan tetapi tak sedikit masyarakat yang masih mengeluh karena tidak di libatkan dalam proses pembangunan di desa maupun sulitnya akses untuk mendapatkan informasi di Desa tentang aggaran pendapatan dan belanja Desa dan dokumen lainnya. Lantas siapa yang salah??? Padahal UU nomor 6 tahun 2014 sudah  jelas mengatur semua itu merupakan bagian dari hak masyarakat . Tentu tidak baik ketika kita mencari siapa yang salah tapi carilah apa yang salah untuk bisa menjadi perbaikan kedepan.
Sebelum Sudut Desa.Club mengulas lebih lanjut bagaimana masyarakat awasi Dana Desa sejenak kita kupas sedikit akar permasalahan kenapa UU nomor 6 tahun 2014 tidak terimplementasi dengan baik.
Roda pemerintahan di desa di pimpin oleh kepala Desa. Kualitas Desa sangat di pengaruhi oleh kualitas Kepala Desa yang kita pilih. Pertanyaannya apakah kita sudah memilih calon kepala Desa melalui proses yang baik?
Apakah visi dan misi dari kepala Desa yang kalian pilih sudah berpihak pada masyarakat?
Apakah rekam jejak calon kepala desa saat kita pilih sudah kita ketahui?
Selain masyarakat punya hak, ada kewajiban yang juga tidak boleh kita lupakan. Apa kewajibannya? Mendorong agar proses pemilihan kepala Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sudah sangat sering kita mendengar cost untuk berpartisipasi dalam kontestasi ajang 6 tahunan tersebut di desa, calon kepala Desa harus mengeluarkan ratusan juta bahkan sampai dengan milliaran rupiah.
Mungkinkah kepala Desa yang terpilih melalui proses yang tidak baik tersebut bisa mengemban amanah dan melakukan tugasnya sebagai kepala Desa dengan baik?
Tidak mungkin, dan tidak akan pernah. Mari kita ukur secara logis, penghasilan tetap kepala Desa sebulan kurang lebih 2.500.000. Menjabat selama 6 tahun atau 72 bulan. Dalam 1 periode atau 6 tahun siltap kepala Desa hanya 180.000.000, tidak berbanding lurus dengan biaya politik yang sudah di keluarkan.
Kembali pada topik awal masyarakat berhak memperoleh informasi dari desa berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di desa dan dokumen-dokumennya. Hak tersebut telah di atur dan di lindungi oleh Undang-undang. Pada hakikatnya pemerintah Desa sudah berkewajiban untuk menginformasikan, mentransparansikan perihal kegiatan, anggaran maupun dokumen belanja, bisa melalui papan transparansi , media sosial ataupun website.
Pasal 68 UU nomor 06 tahun 2014 mengatur hak-hak masyarakat di antaranya.
(1) Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan  Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
apakah pengawasan yang di maksud di pasal 68 ayat 1 huruf a juga bisa di artikan kita sebagai masyarakat juga bisa mengaudit? Tidak, audit hanya bisa dilakukan oleh instansi yang berwenang dan kompeten di bidangnya.
Hak merupakan bagian dari hal yang harus di perjuangkan dan kewajiban merupakan sesuatu yang menjadi keharusan untuk kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Berikut kewajiban masyarakat dalam UU nomor 6 tahun 2014,
Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan
Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, 
nyaman, dan tenteram di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai 
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan 
kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
Dari beberapa kewajiban di atas penting untuk kita ketahui bahwa nilai permusyawaratan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan juga harus di kembangkan tidak hanya dengan sesama warga tapi juga dengan pemerintah Desa.
(*/rb)






LihatTutupKomentar

Follow by Email